
Jakarta (DKI), ntb.aman.or.id – Rukmini P. Toheke, Tina Ngata (ibu kampung) sekaligus penyelenggara peradilan adat Masyarakat Hukum Adat To Kulawi Moma di Ngata Toro, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), yang diwakili oleh Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A., dkk selaku Kuasa Hukum dari Pillar Law Firm, secara resmi telah mendaftarkan permohonan pengujian materiil (judicial review) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Para Pemohon menguji Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 2 ayat (3) KUHP terhadap UUD NRI 1945. Pengujian tersebut mempersoalkan 2 (dua) isu konstitusional.
Pertama, formalisasi hukum yang hidup dalam masyarakat ke dalam Peraturan Daerah, yang membuat hukum adat seolah baru berlaku setelah ditetapkan negara.
Kedua, tidak diakuinya pranata adat yang menyelenggarakan peradilan adat dalam Pasal 2 ayat (2) KUHP, sehingga penyelesaian perkara secara adat tidak memperoleh jaminan untuk dihormati sebagai mekanisme keadilan restoratif. Ketentuan-ketentuan tersebut diuji terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945.
Adapun Poin-Poin Utama Permohonan:
- Pranata Peradilan Adat sebagai Wujud Otonomi dan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Harus Diakui
Masyarakat hukum adat memiliki otonomi untuk membentuk, menafsirkan, dan menegakkan hukumnya sendiri melalui pranata adat, termasuk peradilan adat. Kewenangan ini merupakan hak tradisional yang dijamin Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Namun, Pasal 2 ayat (2) KUHP tidak mengakui pranata adat sebagai penyelenggara hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga negara mengambil norma adatnya tetapi mengabaikan pranata yang menjalankannya.
- Penyelesaian melalui Peradilan Adat Diakui sebagai Mekanisme Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Pidana Nasional
Peradilan adat sejak lama berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan, sejalan dengan keadilan restoratif dalam KUHAP dan Pasal 132 ayat (1) huruf g KUHP. Tanpa pengakuan tegas, penyelesaian adat bergantung pada diskresi aparat, seperti dalam perkara Pandji Pragiwaksono, bahkan dapat berujung kriminalisasi pemangku adat, seperti yang terjadi dalam kasus Temanggong Adat Dusun Lelayang di Ketapang.
- Formalisasi Hukum Adat melalui Peraturan Daerah Mengingkari Hak Tradisional
KUHP mewajibkan tindak pidana adat diatur dalam Peraturan Daerah berdasarkan pedoman Peraturan Pemerintah. Ketentuan ini mengubah pengakuan negara dari deklaratif menjadi konstitutif, seolah hukum adat baru berlaku setelah ditetapkan negara. Padahal, konstitusi memerintahkan negara untuk “mengakui dan menghormati”, bukan menentukan keberlakuan hukum adat yang hidup dan dinamis.
- Kekhususan Peradilan Adat di Papua dan Aceh Wajib Dihormati
Papua dan Aceh telah memiliki pranata dan mekanisme peradilan adat sendiri berdasarkan undang-undang kekhususannya. Pasal 2 ayat (2) KUHP tidak memberi tempat bagi kekhususan tersebut, sehingga berisiko membebankan dua prosedur untuk perkara yang sama, bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945.
- Bukan Menghidupkan Kembali Pengadilan Adat, melainkan Mengakui Pranata Adat yang Hidup
Permohonan ini tidak bermaksud menghidupkan kembali pengadilan adat yang telah dihapus pada 1951 atau menempatkannya di bawah Mahkamah Agung. Yang dimohonkan adalah pengakuan atas pranata adat yang tumbuh dari masyarakat adat itu sendiri, seperti Tina Ngata di Ngata Toro, beserta hasil penyelesaiannya sebagai mekanisme keadilan restoratif. Pendekatan ini sejalan dengan standar internasional dan praktik di berbagai negara, serta tidak menimbulkan kekosongan hukum karena justru mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem peradilan pidana nasional.

Pernyataan Kuasa Hukum dan Pemohon:
Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A. selaku Kuasa Hukum dari Pillar Law Firm mengatakan, KUHP mengakui hukum adat sebagai hukum yang hidup, tetapi sekaligus menggantungkan keberlakuannya pada Peraturan Daerah.
“Itu kontradiksi. Konstitusi memerintahkan negara untuk mengakui dan menghormati, bukan untuk menentukan hidup-matinya hukum adat. Yang kami minta adalah penghormatan terhadap pranata adat yang menjalankan hukum itu, dan pengakuan atas hasil penyelesaiannya sebagai keadilan restoratif.” tegasnya
Sementara itu Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi, menegaskan Negara harus berterimakasih kepada Masyarakat Adat yang masih bisa mengurus dan mengatur dirinya sendiri. Kalau seluruh kasus-kasus pidana, mulai dari pencurian ayam hingga membunuh, diselesaikan oleh sistem peradilan negara, maka negara ini tidak akan punya cukup aparat untuk mengurusi masalah-masalah itu.
“Oleh karena itu, justru masyarakat adat berkontribusi dalam meringankan tugas negara dengan menghadirkan akses keadilan yang dekat dengan masyarakat.” ujarnya tegas