Perjuangan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Terus Bergulir, AMAN NTB Serahkan Resum Perda Nomor 11 Tahun 2021

Mataram (NTB), ntb.aman.or.id – Ketua Pelaksana Harian Wilayah (PHW) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Nusa Tenggara Barat Junaedi SH menyerahkan dokumen Resume Revisi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam agenda sidang penetapan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda).

Junaedi mengatakan, dari sejumlah rancangan peraturan daerah (Perda) yang diusulkan untuk masuk dalam agenda revisi, usulan revisi Perda Nomor 11 Tahun 2021 yang diperjuangkan oleh PW AMAN NTB turut disampaikan dan diusulkan untuk menjadi salah satu prioritas pembahasan.

“Namun, berdasarkan hasil penetapan, usulan revisi Perda tersebut belum dapat masuk dalam agenda pembahasan tahun 2027. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kuota pembentukan dan pembahasan Perda di Provinsi Nusa Tenggara Barat” imbuhnya

Bagi AMAN NTB, tegas Junaedi. Kondisi ini bukanlah akhir dari perjuangan. Pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat merupakan agenda penting yang harus terus diperjuangkan melalui jalur kebijakan dan legislasi daerah.

“Perda bukan sekadar produk hukum, tetapi harus menjadi instrumen nyata untuk melindungi wilayah adat, hak-hak masyarakat adat, kelembagaan adat, serta identitas dan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat di Nusa Tenggara Barat” terang Junaedi

Junaedi menegaskan. AMAN NTB akan terus mengawal dan mendorong agar revisi Perda Nomor 11 Tahun 2021 dapat masuk dalam agenda legislasi daerah pada kesempatan berikutnya.

“Adat harus diakui, masyarakat adat harus dilindungi, dan hak-hak masyarakat adat harus dijamin oleh negara” pungkasnya tegas (*)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top