ťLombok Timur-Sembalun. Badan Pengurus Harian Pengurus Daerah AMAN Sembalun menyelenggarakan rapat kerja daerah(RAKERDA) membahas program kerja yang telah dilaksanakan dan menyusun program kerja mendatang, Minggu(03/9/17).
AMAN Sebagai organisasi independen yang memperjuangkan hak-hak masyarakat adat telah bergerak melakukan upaya hukum dan penyerapan informasi yang relevan dari anggota aman dan inventarisasi terhadap hak-hak masyarakat adat. Invetarisasi mandiri yang di lakukan oleh masyarakat adat diharapkan bisa membantu mempercepat terbentuknya perda pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat .
Selama ini Komunitas anggota AMAN yang berada di PD AMAN Sembalun untuk menunjang pengembalian, pengakuan wilayah hukum adat melakukan langkah awal berupaya merangkul semua elmen masyarakat untuk bersatu, disaping itu membuat gugus tugas dari tingkat bawah sampai tingkat atas.
“Darwate Muhamad selaku BPH PD AMAN Sembalun dalam acara rakerda menyapaikan telah malakukan upaya-upaya dan Langkah-langkah untuk mendorong segera terbentuknya perda masyarakat adat. Pasca kongres KMAN V yang diselenggarakan di Medan Sumatera Utara tahun 2016, kami telah bersurat ke Bupati Lombok Timur Moch.Ali Bin Dachlan menyapaikan hasil kongres masyarakat adat yang secara garis besarnya mewujudkan kedaulatan masyarakat adat dan pengembalian hak-hak masyarat adat. “Darwate Muhamad, mengatakan pernah dipanggil langsung oleh Bupati Lombok Timur bersama beberapa tokoh Adat dan anggota AMAN ke Pendopo Bupati membahas hal tersebut.
“Selain itu untuk menunjang pengembalian hak hak masyarakat adat kami melakukan komunikasi inten melalui hubungan sosial dengan pemerintah.”tuturnya.
Perempuan adat sebagai organisasi sayap AMAN, yang hadir saat rakeda, ikut mendorong lahirnya perda diatas kebijakan pemerintah daerah dan mendukung RUU tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat (RUU PPHMA) sebagai UU RI.kebijakan pemerintah yang dijadikan Sebagai implemtasinya putusan MK35 tentang hutan.
“Sementara itu Ketua Pengurus wilayah AMAN NTB. Lalu Prima Wiraputra menyampaikan.” Mulai saat ini Perlu kita perkuat barisan dan mempersiapkan diri menghadapi ancaman dari kapitalis yang akan memgambil hak-hak masyarakat adat. Modal utama yang kuat adalah bersatu menjadi kesatuan yang kokoh sehingga sulit untuk dipecah belah oleh para oknum yang akan merampok hak masyarakat adat.
SeLain itu Ketua PW AMAN NTB berharap” Bagi semua anggota AMAN agar mengutamakan sifat kemandirian secara bermartabat.
“Melawan kaum kafitalis yang masuk kewilayah adat harus dihadapi dengan cerdas tanpa menghilangkan unsur-unsur budaya dan nilai kearifan lokal.
Mengenai persoalan perempuan adat di PD AMAN Sembalun, diharapkan bisa mengelola sumber daya yang ada, mengingat banyak hal yang bisa dikembangkan untuk mendongkrak ekonomi. “imbuhnya.(Nil)